<scripstyle="text/javascript" src="http://sites.google.com/site/barajajs/listofcontent/contents.js"></script><script src="http://kelestarianhutan-1993.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
Read more...
Berikut ini langkah-langkahnya :
1. Masuk ke account blogger anda
2. Pilih tata letak/layout
3. Pilih tambah gadget
4. Pilih HTML/javascript.
5. Beri Judul Dafar isi atau judul sesuai dengan keinginan sobat
5. Kopas kode di bawah ini
dan Berikut Cara Memasang Widget Alexa di Blog
1.Login Terlebih Dulu Ke Alexa
2.Kemudian Klik Menu Site Tool - alexa widget atau biar cepat Klik aja di SINI
3.Masukkan Alamat Blog Sobat Pada Kolom yang Tersedia Misal : http://m-wali.blogspot.com/
dan Klik Build Widget
4.Nah Copykan Kode HTML yang Tertera di Sana
5.mau di Jelaskan Juga cara pasang Ke Blog? yup masuk dasbor-Rancangan-Edit HTML-dan tambah/Add Widget.
Gampang Bukan, Selamat mencoba
Berikut di bawah ini adalah teknik dan cara yang dapat digunakan untuk menjaga hutan kita tetap terjaga dari tangan-tangan perusak jahat. Perambahan hutan tanpa perencanaan dan etika untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sangatlah berbahaya karena dapat merusak alam dan habitat serta komunitas hewan yang ada di dalamnya.
1. Mencegah cara ladang berpindah / Perladangan Berpindah-pindah
Terkadang para petani tidak mau pusing mengenai kesuburan tanah. Mereka akan mencari lahan pertanian baru ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi tanpa adanya tanggung jawab membiarkan ladang terbengkalai dan tandus. Sebaiknya lahan pertanian dibuat menetap dengan menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah yang sudah tidak produktif lagi.
2. Waspada-Waspadalah & Hati-Hati Terhadap Api
Hindari membakar sampah, membuang puntung rokok, membuat api unggun, membakar semak, membuang obor, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Jika menyalakan api di dekat atau di dalam hutan harus diawasi dan dipantau agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan di sekitar lokasi kebakaran dan juga tempat yang jauh sekalipun jika asap terbawa angin kencang.
MAU TAU LEBIH LENKAP KLIK DISNI.
mau tau lebih lengkap klik link disini.
Si bongkok di bakau madura klik disni.
UDANG memang sedang turun harganya, tapi di matanya masih ada kilau dolar. Tak heran bila banyak tambak baru dibikin. Seperti di pantai barat Pulau Madura, misalnya di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Sabian. Sedang di timur, tambak udang itu berserak di Kecamatan Klampis Kecamatan Sepulu, hingga Kecamatan Tanjung Bumi. Ada contoh di Desa Klampis Timur, yang hanya sekitar 20 meter dari jalan raya. Baru dua bulan ini tambak sekitar 10 hektar itu diisi benur. Di situ tampak anak-anak bermain rakit seraya menjaring udang-udang kecil. Penjagaan tambak baru ini belum ketat. Malah, gundukan tanah penggalian masih pula menumpuk di pinggiran. Dan yang mencolok adalah sisa tanaman bakau. Soal itulah yang kini bikin masalah. Kelestarian hutan bakau yang ratusan hektar di pantai barat Madura itu terancam. Hutan yang sebagian dikuasai Perhutani itu justru turut dibabat, lalu arealnya diubah untuk tambak udang. "Kasusnya sudah dijelaskan kepada Pemda Bangkalan. Kini persoalannya ditangani mereka," kata S. Soeprijono. Sebenarnya, Asisten Kesatuan Pemangku Hutan Madura Barat Perum Perhutani itu bagai patah arang. Ia tak mau lagi berpanjang kalam. Gawat? Kata Abdul Kadir, Bupati Bangkalan, tak benar ada hutan bakau dibabat di pantai barat Madura. "Dan tak sejengkal pun tanah Perhutani dijadikan tambak oleh investor," ujarnya. Ia sudah memaklumi Soeprijono mengklaim dan menyatakan 100 hektar hutan bakau milik Perhutani diolah untuk memelihara si bongkok yang berbau dolar itu. Kemudian pada 23 Mei silam, Soeprijono melayangkan surat pada bupati. Isinya masih soal tadi. Kadir tetap membantah. Tapi di suratnya itu Soeprijono juga menjelaskan, dari pengamatan sejak April 1987, sekitar 28 hektar hutan pantai (bukan hutan bakau) disikat penduduk untuk digali buat tambak udang. Hingga Januari lalu, hutan pantai yang dijadikan tambak itu sudah 100 hektar. Sebaliknya, ucap Kadir, tambak yang di tanah tersebut memang milik rakyat. Maka, ia tak percaya bahwa ada bakau yang sengaja digusur. "Itu bukan hutan bakau. Yang benar, dulunya rawa yang tidak produktif, kemudian dijadikan tambak," tambahnya. Di samping itu, kalaupun ada pihak ketiga, masih kata Kadir, mereka hanya membantu menangani tambak itu biar intensif. Dia menjelaskan, memang ada 15 pengusaha yang mendatanginya, minta izin bikin tambak. Tapi baru satu perusahaan yang membuat Penyajian Informasi Lingkungan. Sedang yang lain sedang dalam proses, makanya mengolah tanah saja justru belum diperkenankan. Trimarjono Wakil Gubernur Ja-Tim, mengatakan bahwa izin buka tambak udang itu wewenang Pemda Tingkat I. Bila ada dari Pemda Tingkat II, itu bukan izin namanya. "Itu rekomendasi," kata "pendekar" lingkungan hidup di Ja-Tim itu. Lagi pula, untuk mengantungi izin, pemohonnya harus punya studi kelayakan. Ini supaya jelas: budidaya udang merusak lingkungan atau tidak. Tapi ada cara yang baik untuk bikin tambak udang. Menurut M. Lugito, buat dulu hutan bakau agak ke tengah. Setelah setahun tumbuh, barulah bakau di pinggirnya dibabat untuk tambak udang. Cara itu pada 1980-an diterapkan petani di pesisir Pasuruan. Pada 1985 mereka memperoleh penghargaan Kalpataru. Dengan demikian, fungsi bakau tidak punah. "Model itu bisa dijadikan teladan," kata Lugito. Ketua Jurusan Biologi Fakultas MIPA Unair Surabaya itu mengatakan, secara ekologis akar bakau itu bisa menahan deburan ombak yang menyebahkan erosi. Dan hutan pantai juga mengatur keseimbangan kadar garam secara alami, sesuai dengan binatang yang hidup di situ. Perairan hutan bakau lazimnya jadi tempat hidup dan berlindungnya berbagai larva ikan. Juga udang. Hanya bukan semua pengusaha mau memelihara sumber daya alam. Karena itu, Mannas K. Sulaiman, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, terpaksa menyita kayu bakau yang dibabat PT Solok Indah Utama dari 5 hektar hutan bakau. Pekerjaannya itu dikontrakkan pada sebuah perusahaan di Kalimantan. Kayunya mau diekspor. Padahal, perusahaan ini belum melengkapi surat izinnya. Semula pimpinan perusahaan tersebut mau bikin tambak udang. Usulannya kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mencakup 2 ribu hektar, tapi yang diizinkan hanya 200 hektar. Ternyata, tambak itu tak ada, melainkan hutan bakaulah yang dirusak. Dan kayunya yang akan diekspor itu sampai sekarang masih disita di Air Bangis. "Biarkan numpuk dan membusuk di situ, sampai bakau mudanya tumbuh lagi," tutur Mannas kepada Elprisdat dari TEMPO. Lain di Ja-Tim. Wakil Gubernur Trimarjono sudah siap mengirim tim ke pantai barat Madura. "Kami mencari kejelasan status tanah yang sudah dijadikan tambak itu," katanya. Baginya, juga masih kabur, hutan bakau itu sebenarnya di bawah naungan siapa. Nah, itulah yang bikin perkara.
Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85%. klik disini.
Read more...Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap klik disini Produk Domestik Bruto nasional.
Read more...
Hutan merupakan salah satu anugrah Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Hutan dapat menyimpan banyak air dan juga membantu sirkulasi dan metabolisme.
Namun kenyataannya banyak hutan yang dirusak oleh manusia itu sendiri tanapa mau bertanggung jawab.Ratusan hektar hutan di Indonesia telah rusak kelestariaanya.Pembabatan liar dan penebangan pohon tanpa disertai dengan penanaman kembali banyak terjadi sekarang ini.
Sudahkan kita peduli dengan kelestarian Hutan kita?.Mari kita lihat bencana tanah longsor yang sering ditayangkan di televisi atau media.Efek dari perusakan hutan memang tidak seketika namun dalam waktu yanglama karena hutan tidak lagi berfungsi menyimpan air dan menahan tanah agar tidak longsor dan menyebabkan bencana bagi selueruh umat manusia.Kita merusak hutan dan hanya kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan tersebut!
Marilah kita mulai dari hal yang kecil untuk melestarikan hutan seperti program penghijauan kembali serta mencegah penebangan dan pencurian kayu di hutan.
anda mau foto gokil foto imut,sweet, si pujaan hati silakan download disini
Read more...Waykanan, Lampung, 3/9 (ANTARA) - Warga Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung mengumpulkan zakat 2,5 persen dari hasil panen kopi mereka untuk pelestarian hutan Register 24 Bukitpunggur.
"Selain untuk pelestarian lingkungan hidup, zakat tersebut juga digunakan untuk membangun dan mengatasi kemiskinan di daerah itu," terang Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Waykanan, Mujiyanto.
Zakat 2,5 persen dari hasil kopi oleh masyarakat di kampung yang berbatasan dengan Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat tersebut berlangsung sejak 2008 sehubungan sebagian besar masyarakat daerah itu memiliki perkebunan kopi.
"Pemrakarsa zakat tersebut ialah Daruni, Kepala Kampung Jukubatu bersama Badan Perwakilan Kampung setempat," papar Mujiyanto seraya menjelaskan peraturan kampung tentang pembayaran zakat sebagai dasar penarikan sudah ada.
Selain sebagai kepala kampung, Daruni, pria kelahiran 7 Juni 1966 itu juga bergiat di Kelompok Tani Simpangrejang.
"Atas upayanya membentuk peraturan kampung yang mempunyai dampak bagi kelestarian lingkungan Daruni pernah kita usulkan untuk memperoleh penghargaan Kalpataru 2011 pada Provinsi Lampung," urai Mujiyanto.
Secara geografis, Kampung Jukubatu terletak pada ketinggian 389 kaki sekitar 04 derajat lintang selatan (LS) dan 104 derajat bujur timur (BT). Adapun dengan kawasan hutan Register 24 Bukitpunggur, kampung tersebut berjarak sekitar 3 kilometer.
"Mengajak masyarakat melakukan pengumpulan zakat sebesar 2,5 persen dari hasil panen kopi untuk pembangunan kampung dan pelestarian lingkungan hidup di hutan kawasan ialah upaya yang patut diapresiasi positif," tegas Mujiyanto.
Karena itu, imbuh dia, secara pribadi dan kelembagaan terima kasih kepada Daruni dan warga Jukubatu ialah kepantasan yang mutlak.
"Zakat kopi 2,5 persen tersebut tentu memiliki nilai, karena pemulihan kerusakan lingkungan ada dengan upaya itu sedikit banyak tentu terjadi, demikian juga dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga bisa tercapai," pungkasnya.
Hukum adat Bali akan mampu mempertahankan kelestarian hutan yang masih tersisa di Pulau Dewata, jika pemerintah bersedia menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat setempat.
Penurunan luas lahan hutan di Indonesia terjadi sangat cepat, utamanya dipicu oleh naiknya populasi penduduk yang berarti pula naiknya konsumsi kayu, sementara luas hutan tidak bertambah, area bekas penebangan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya serius untuk merehabilitasinya. Belum lagi illegal logging yang semakin memperparah laju penurunan areal hutan. Data tahun 2005 saja menunjukkan bahwa suplai kayu nasional yang tercatat oleh Departemen Kehutanan sebesar 42,3 juta m3 (itu tidak termasuk kayu ilegal lho). Konsumsi global sendiri tahun 1990 sebesar 2.5 miliar m3 dan terus meningkat setiap tahunnya.
1. Kondisi hutan di Indonesia
Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut Walhi (2004), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cendrung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Memang sudah cukup banyak produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.
1.1. Potensi hutan di Indonesia
1.1.1. Potensi ekonomi
Dari aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa negara dari sector ini akan mengalami penyusutan.
Di samping itu, hutan adalah pemasok oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan manusia serta hewan. Maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru alam.
Hutan juga memiliki peranan penting dalam penyediaan air tanah. Akar pepohonan secara alamiah mampu mengikat unsur air. Di samping itu, dengan ditampungnya air dalam tanah, bahaya banjir dapat dicegah. Dapat dibayangkan apabila suatu daerah terkena bencana banjir, berapa kerugian material yang diderita para warga di kawasan bencana tersebut? Padahal untuk mencegah bencana tersebut sebetulnya tidak sulit, hanya butuh kesadaran akan pentingnya hutan.
1.1.2. Potensi sosial
Hutan merupakan “wahana interaksi” masyarakat tradisional yang mendiami kawasan sekitarnya. Mereka memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan, serta sumber-sumber kehidupan lainnya. Hutan juga merupakan wadah pemersatu para suku di pedalaman. Mereka memiliki banyak kepentingan vital yang sama terhadap hutan yang lestari. Masyarakat tradisional memiliki modal sosial yang berkaitan dengan hutan. Pembahasan tentang hutan dapat menjadi ajang pertemuan bagi para kepala suku dalam komunitas masyarakat adat. Selain itu, secara sosial hutan juga dapat menjadi wahana pertemuan masyarakat kota dan masyarakat pedalaman. Dengan tujuan wisata, masyarakat kota pada hari-hari libur dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berkemah, lintas alam dan kegiatan rekreasi lainnya. Kegiatan-kegiatan ini memerlukan fasilitasi masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan. Dengan interaksi sosial tersebut, diharapkan semakin meningkat interaksi antara berbagai pihak, yang pada akhirnya bermuara kepada saling pengertian akan pentingnya kelestarian hutan.
1.1.3. Potensi keanekaragaman hayati
Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan. 12% dari jumlah spesies binatang menyusui, 16% reptil dan amfibi, 1.519 spesies burung dan 25 % spesies ikan dunia (Walhi 2004). Dalam kaitan dengan keanekaragaman hayati, komponen-komponen hutan tersebut menyediakan berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai penyedia oksigen, bahan makanan, bahan bangunan, serta obat-obatan. Tidak ketinggalan, hutan merupakan obyek wisata. Diperkaya oleh satwa yang menghuni hutan, semakin lengkap peranan hutan sebagai kawasan yang kaya unsur-unsur kehidupan yang ada di dalamnya.
2. Ancaman terhadap hutan Indonesia
Masalah kerusakan hutan merupakan masalah yang sangat traumatis bagi Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dinilai kurang serius dalam mengatasi kerusakan hutan. Perdebatan tingkat tinggi pun dilakukan untuk mencari pembenaran diri tanpa melihat fakta bahwa fokus pembahasan adalah kerusakan hutan. Harian Sinar Harapan (4 Mei 2007) mengulas silang pendapat antara Green Peace dengan Pemerintah RI sehubungan dengan masalah kerusakan hutan. Green Peace menilai Indonesia masuk dalam kategori negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi di dunia. Sebaliknya, Pemerintah RI membantah tudingan tersebut dengan mengemukakan fakta yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Green Peace. Terlepas dari persoalan seberapa tinggi laju kerusakan hutan, seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah RI adalah semaksimal mungkih menurunkan laju kerusakan hutan. Upaya ini perlu diawali dengan kesadaran bahwa kerusakan hutan itu memang ada. Setelah kesadaran itu tumbuh, diharapkan penanganan kerusakan hutan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Mencermati gejala-gejala yang terjadi saat ini, ditemukan beberapa penyebab kerusakan hutan. Karena tema pembahasan tulisan ini berkaitan dengan pelestarian hutan, maka penulis ingin mengangkat beberapa penyebab kerusakan hutan yang ada dengan tujuan untuk memberi kesadaran kepada setiap warga negara bahwa pelestarian hutan adalah tanggungjawab bersama. Selain itu penulis juga mau menekankan bahwa sekecil apapun penyebab kerusakan hutan, tetap saja ada ekosistem yang berubah.
Berikut ini adalah beberapa penyebab kerusakan hutan :
2.1. Perladangan liar
Walaupun definisi perladangan liar masih simpang siur, namun fakta berbicara bahwa perladangan liar dapat merusak hutan. Jangka waktu rotasi perladangan yang dari waktu ke waktu semakin kecil menyebabkan tidak optimalnya regenerasi hutan. Ducourtieux (2000) menyarankan bahwa regenerasi hutan sebaiknya dilakukan dalam periode 20 tahun. Selama peride tersebut, kondisi tanah secara alamiah dapat diperbaiki. Dengan kondisi sudah diregenerasi, tanah tersebut dapat dimanfaatkan lagi setelah masa regenerasi. Akan tetapi, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, kebutuhan akan lahan garapan pun semakin mendesak. Tidak heran jika saat ini, periode regenerasi hutan dipersingkat menjadi 6 hingga 8 tahun bahkan kurang dari itu.
Selain konsekuensi penurunan produktivitas tanah, perladangan liar juga mengakibatkan menurunnya luas hutan. Berkurangnya areal hutan diikuti pula dengan semakin gersangnya tanah, meluasnya populasi alang-alang, serta jenis rumput-rumputan lainnya yang sangat mudah terbakar di musim kemarau.
2.2. Cara bertani yang perlu dirubah
Di kawasan dataran tinggi Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa, sering ditemukan praktek-praktek pertanian yang kurang ramah lingkungan. Memang praktek-praktek ini didukung oleh sejumlah alasan tradisi, namun tetap saja berakibat pada terancamnya kelestarian hutan. Salah satu contohnya adalah pola tebas bakar. Pola ini sangat umum dilakukan para peladang. Pada bulan-bulan Juni hingga Agustus, lahan ditebas. Setelah kayu dan dedaunan dinggap cukup kering, pada bulan September dimulailah ritual pembakaran. Lahan hasil pembakaran tersebut siap untuk ditanami dengan berbagai macam tanaman palawija bergitu hujan turun.
Praktek ini ternyata sangat mengancam kelestarian hutan. Jumlah organisme baik makro maupun mikro menurun drastis sejak hutan ditebas hingga dibakar. Unsur-unsur hara tanah pun ikut berkurang akibat terbakar api atau pun terkikis air dan angin (erosi). Kondisi ini diperparah dengan diabaikannya pembuatan terasering dengan alasan durasi penggunaan lahan yang tidak terlalu lama (maksimal 2 tahun).
2.3. Penyerobotan tanah dan penebangan liar
Kedua kasus ini merupakan tantangan yang cukup serius bagi Indonesia. Dengan alasan meningkatnya kebutuhan akan lahan garapan, terjadi penyerobotan hutan lindung dan hutan tutupan. Tindakan tersebut tentu saja mengganggu ketersediaan air tanah serta kelangsungan hidup populasi tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak, meningkat pula permintaan terhadap bahan bangunan terutama kayu. Hal ini berakibat pada penebangan liar di sejumlah kawasan hutan di Indonesia. Penebangan liar tidak memperhitungkan kelestarian hutan. Akibatnya, setiap tahun angka kerusakan hutan meningkat mencapai 62.012 hektar (Walhi, 2004).
Pihak yang paling bertanggungjawab atas penebangan liar adalah para pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Jika para pemegang menyadari akan pentingnya hutan dalam konteks keberlanjutan, mungkin penebangan liar bisa dihindari. Sebetulnya sudah ada peraturan tentang tebang pilih, namun dalam pelaksanaan di lapangan, aturan ini tidak dilaksanakan secara benar. Yang terjadi justru penebangan secara brutal tanpa memikirkan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat diabaikannya pola tebang pilih.
2.4. Penggembalaan liar
Walaupun tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kerusakan hutan, pengembalaan liar pun berperanan dalam berkurangnya luas hutan. Di beberapa kawasan savannah dan steppa di bagian timur Indonesia, ternak-ternak besar dibiarkan berkeliaran di hutan. Pola pengambilan rumput (grassing) yang tidak terkontrol menyebabkan terbentuknya lahan kritis baru, yang sangat rentan terhadap erosi dan bahaya banjir.
Lahan kritis baru ini sangat sulit ditumbuhi rerumputan baru karena jumlah ternak besar dan ketersediaan rumput tidak diatur dengan baik. Padahal, jika pengontrolan dilakukan menurut kaidah-kaidah penggembalaan yang benar (manajemen pastura), maka dapat dipastikan diraihnya keuntungan ganda; hutan yang terawatt dan ternak yang berproduksi tinggi.
2.5. Kebakaran Hutan
Ada beberapa sebab kebakaran hutan. Pembakaran hutan untuk keperluan berburu merupakan alasan yang paling populer. Untuk mempermudah menangkap hewan buruan, para pemburu membakar kawasan hutan. Tujuannya adalah menjadikan api sebagai perangkap hewan buruan. Nilai jual hewan buruan yang diperoleh biasanya tidak sebanding dengan nilai kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran yang disengajakan ini.
Selain untuk kepentingan berburu, pembakaran liar juga disebabkan ulah pelintas hutan yang tidak bertanggungjawab. Sering terjadi bahwa para pelintas membuang puntung rokok yang belum sempat dimatikan. Api yang berasal dari puntung rokok ini sangat mudah membakar rerumputan kering, dan menjalar ke mana-mana dalam kawasan hutan.
3. Mencari solusi atas kondisi hutan yang terancam
Dari uraian-uraian di atas, jelas kelihatan bahwa hutan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Setiap warganegara Indonesia mendapat keuntungan langsung dari hutan, mulai dari oksigen yang dihirup hingga keuntungan-keuntungan lainnya. Bagi para pihak yang memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut, perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa simbiosis mutualisme antara manusia dan hutan perlu dipertahankan. Eksploitasi hutan secara berlebihan dapat merusak hubungan simbiosis antara manusia dan hutan. Implikasinya dapat dilihat melalui bencana banjir, kebakaran, meningkatnya suhu harian serta berubahnya iklim mikro.
Selama ini, manusia masih melihat hutan berpotensi karena pepohonan yang tumbuh di dalamnya. Orang mengasosiasikan hutan sebagai penyedia bahan bangunan. Namun sebetulnya peranan hutan bukan hanya sebatas penyedia bahan bangunan. Masih banyak peranan vital lainnya yang berikan pleh hutan. Sulit dibayangkan apabila hutan benar-benar habis. Bagaimana manusia dan hewan bisa memperoleh oksigen dan sumber makanan lainnya ?
Melihat penyebab-penyebab kerusakan hutan di atas, sebetulnya tuntutan untuk dikemnbalikannya fungsi hutan secara jelas sudah sangat mendesak. Fungsi hutan dapat terjaga apabila kesadaran akan simbiosis mutualisme antara manusia dan hutan sudah terbangun. Kesadaran tersebut dapat dimotivasi dengan beberapa cara antara lain :
1) Membangun diskusi yang baik dengan para peladang berpindah. Umumnya para peladang berpindah hanya mengikuti tradisi nenek moyang. Ketika nenek moyang mereka melakukan pola perladangan berpindah, jumlah lahan pada saat itu sangat memadai. Regenerasi dapat dilakukan dalam periode 20 tahun. Akan tetapi, pada saat ini sangat sulit melakukan regenerasi dengan rentang waktu yang sama. Dengan terbangunnya diskusi yang baik, para peladang dapat dimotivasi untuk melakukan innovasi dalam menggarap lahan. Jika pada tempo dulu nenek moyang mereka melakukan regenerasi dalam waktu relatif lama untuk mengembalikan unsur-unsur organik tanah, saat ini para peladang bisa melakukan penyuburan kembali tanah dengan cara pemupukan, pembuatan terrace-ring (terasering) untuk mencegah erosi, serta melakukan variasi pola tanam.
2) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya hutan lindung. Sosialisasi ini perlu diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Banyak orang belum menyadari hubungan antara hutan lindung dengan pencegahan bencana banjir. Karena itu, upaya meningkatkan pemahaman akan fungsi hutan perlu mendapat prioritas.
3) Melakukan kontrol yang ketat terhadap perusahan-perusahan yang mendapat ijin menebang hutan. Hal ini penting karena penyebab terbesar kerusakan hutan berada pada tangan oknum-oknum ini. Kontrol yang ketat tentu saja perlu didukung oleh produk hukum yang mampu memberi efek jera kepada para pelaku pengrusakan hutan.
4) Sehubungan dengan intensifikasi pertanian, maka pola peternakan pun perlu mendapat perhatian yang serius. Perlu dibuat peraturan tentang penggembalaan ternak di kawasan hutan. Selain itu, peran penyuluh pertanian untuk mempromosikan pola peternakan yang lebih efektif dan efisien kiranya dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penggembalaan liar.
5) Beberapa daerah telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) tentang pengendalian kebakaran hutan. Secara teknis, perda-perda tersebut memuat aturan-aturan yang tegas tentang larangan membawa bahan-bahan yang mudah terbakar (misalnya korek api, rokok) saat melintasi kawasan hutan atau saat melakukan pendakian gunung. Sangsi berupa pembayaran uang denda yang cukup tinggi diharapkan dapat memberi efek jera serta kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.
4. Kesimpulan
Hutan di Indonesia adalah modal bangsa yang perlu dilestarikan. Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari pelestarian hutan, maka upaya ini merupakan suatu keharusan. Dalam kaitan dengan ini, membangun kesadaran sangat penting untuk mamperoleh dukungann aktif secara berkelanjutan. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan secara menyeluruh dalam segala aspek baik aspek ekonomi hutan, aspek sosial serta keanekaragaman hayati hutan. Jika aspek-aspek ini telah dipahami dengan baik, penghargaan akan hutan akan semakin meningkat.
Perlu pula dipahami bahwa tugas pelestarian hutan merupakan tugas bersama setiap warga negara. Hutan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat Indonesia, karena itu sepatutnyalah sebagai warganegara yang baik dituntut rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hutan.
*) Penulis : Mahasiswa pada program MSc in Management of Agro-ecological Knowledge and Social Changes, Wageningen University and Research Centre, The Netherlands.
Wilayah pesisir umumnya merupakan tempat pemusatan berbagai kegiatan, seperti pemukiman, pertambakan, pariwisata (pariwisata bahari), sarana perhubungan dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut asset yang besar dalam menunjang devisa negara. Namun sebagai akibat multi kegiatan manusia, baik yang menggunakan teknologi maju maupun tradisional, seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang mengakibatkan turunnya potensi sumberdaya di wilayah pesisir (Supriharyono, 2003).
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci / UU No.27/2007 PWP-3K pasal 1 ayat 2). Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (UU No.27/2007 PWP-3K pasal 1 ayat 7).
Berdasarkan sudut pandang ekologis, wilayah pesisir dan laut merupakan lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait, dinamis dan produktif. Beberapa ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut adalah Estuaria, Hutan Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, Pantai (berbatu, berpasir dan berlumpur) dan Pulau-Pulau Kecil. Estuaria merupakan daerah bertemunya dua massa air yang berbeda yaitu massa air tawar dan massa air laut (bersalinitas tinggi) dimana terjadi proses pengadukan (mixing process).
Kehadiran hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan multi sektoral/instansi. Hal tersebut tergambar dari banyaknya pihak yang berkepentingan dengan wilayah pesisir terutama pemanfaatan hutan mangrove sehingga memicu munculnya konflik yang tidak kunjung selesai. Multi sektoral tersebut antara lain, yaitu sektor perikanan, perhubungan, industri dan perdagangan, pertambangan, kehutanan, permukiman dan pariwisata (Saparinto, 2007) maupun sosial ekonomi masyarakat. Kecenderungan banyaknya instansi yang berwenang mengelola hutan mangrove menimbulkan masalah baru yaitu ”tumpangtindihnya kebijakan”, mempertajam konflik sektoral dan penyelesaian permasalahan dilapangan saling lempar tanggung jawab.
B. Permasalahan
Adanya kondisi semakin rusaknya hutan mangrove hampir diseluruh pesisir Indonesia tergambar dari semakin menurunnya luasan mangrove yang terkonversi bukan menjadi peruntukannya. Sebagai contoh kasus penanganan hutan mangrove di Delta Mahakam yaitu konversi hutan mangrove menjadi kawasan pertambakan (budidaya udang dan bandeng) di Delta Mahakam, bahkan ada kecenderungan pelaksanaan aturan untuk green belt tidak diindahkan (Irawan dan Sari 2004). Kondisi aktual hutan mangrove yang ada meliputi 79% dari total keseluruhan Delta Mahakam atau seluas 85.558 hektar dari 108.251,31 hektar, dan 51.352,11 hektar dari 85.558 hektar atau 60,02% yang terbuka oleh tambak (Sumaryono, 2007).
Adanya upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP) Kalimantan Timur yang merekomendasikan untuk melakukan rekonstruksi tata batas, terhadap Delta Mahakam. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tata ruang provinsi dan kabupaten/kota serta menyesuaikan kembali luas kawasan-kawasan yang diusulkan menjadi 50% tutupan bakau dan nipah, 50% untuk budidaya tambak yang ramah lingkungan. Sehingga pengembangan budidaya mangrove, aneka usaha kehutanan dan perikanan kelautan dan meningkatkan peran kelembagaan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, namun pengusulan RTRWP tersebut belum mendapatkan persetujuan.
Kondisi aktual tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi ekosistem hutan mangrove menjadi lahan budidaya. Tentunya jika hal tersebut terus berlangsung maka tidak dapat dipungkiri, kita akan kehilangan hutan mangrove di pesisir dan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejalan dengan hal tersebut perlunya dilakukan pendekatan strategis, yaitu pendekatan program mina hutan dalam upaya mengendalikan dan meminimalisir konversi hutan mangrove.
C. Ruang Lingkup Studi
Ruang lingkup obyek studi, meliputi :
© Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP
