Pemerintah Janji Pertahankan Kelestarian Hutan Papua
kegiatan nonkehutanan, Kementerian Kehutanan tetap akan membiarkan kawasan hutan primer seluas 7,3 juta hektar di Papua.
"Memang ada permintaan untuk pembukaan kawasan hutan di Papua, tapi tidak untuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan). HPH tak akan bertambah, Kementrian Kehutanan tak akan lagi memberikan penambahan luasan HPH di mana pun, termasuk di Papua,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, usai diskusi Pengembangan Industri Kehutanan, di Wisma Antara, Selasa (26/4).
Meskipun begitu, pihaknya tetap memberikan izin pengelolaan hutan untuk pengembangan Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Saat ini, kata dia, kementerian baru menyetujui penggunaan areal tahap pertama seluas 600 ribu hektare dari rencana pengembangan seluas 1,3 juta hektare yang diajukan.
"Luasan itu juga bukan di hutan primer atau gambut karena sekarang kami stop dulu di dua wilayah itu," ujarnya.
Usulan untuk MIFEE atau permohonan hutan tanaman industri (HTI) di Papua ini, menurut Zulkifli, tetap diprioritaskan mengingat pemerintah fokus meningkatkan ketahanan pangan sesuai koridor ekonomi pembangunan yang diarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "MIFEE bertujuan agar Merauke nantinya bisa menjadi lumbung pangan nasional entah untuk lumbung gula, kedelai, dan sebagainya," ungkapnya.
Dia juga mengakui ada 19 proposal pengelolaan hutan tanaman dan budidaya nonkehutanan di Papua. Sayangnya, kata dia, banyak yang mundur ketika dijelaskan pengelolaan itu tak bisa di hutan primer yang masih banyak kayunya.
"Ada 11 perusahaan yang mundur, tak jadi masuk, karena mereka kita jelaskan tak lagi dapat areal yang lebat, tapi areal bekas tebangan atau logged over area (LOA) yang memang kita siapkan untuk budidaya. Tapi, mudah-mudahan sisanya tak mundur, ada setidaknya 40 ribu hektare untuk dukung swasembada gula," jelasnya.
Zulkifli membantah hutan Papua sudah dikaveling-kaveling untuk kebutuhan dunia usaha. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus jalan terus tanpa mengabaikan kepentingan ekologis. Penurunan kualitas lingkungan, menurutnya, seharusnya tak terjadi jika memang fokus pada pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kebutuhan Papua tak diakomodir, tak ada pertumbuhan ekonomi, maka akan ketinggalan terus. Apalagi Merauke akan dijadikan lumbung pangan nasional," kata mantan politisi dari Partai Amanat Nasional itu.
"Luasan itu juga bukan di hutan primer atau gambut karena sekarang kami stop dulu di dua wilayah itu," ujarnya.
Usulan untuk MIFEE atau permohonan hutan tanaman industri (HTI) di Papua ini, menurut Zulkifli, tetap diprioritaskan mengingat pemerintah fokus meningkatkan ketahanan pangan sesuai koridor ekonomi pembangunan yang diarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "MIFEE bertujuan agar Merauke nantinya bisa menjadi lumbung pangan nasional entah untuk lumbung gula, kedelai, dan sebagainya," ungkapnya.
Dia juga mengakui ada 19 proposal pengelolaan hutan tanaman dan budidaya nonkehutanan di Papua. Sayangnya, kata dia, banyak yang mundur ketika dijelaskan pengelolaan itu tak bisa di hutan primer yang masih banyak kayunya.
"Ada 11 perusahaan yang mundur, tak jadi masuk, karena mereka kita jelaskan tak lagi dapat areal yang lebat, tapi areal bekas tebangan atau logged over area (LOA) yang memang kita siapkan untuk budidaya. Tapi, mudah-mudahan sisanya tak mundur, ada setidaknya 40 ribu hektare untuk dukung swasembada gula," jelasnya.
Zulkifli membantah hutan Papua sudah dikaveling-kaveling untuk kebutuhan dunia usaha. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus jalan terus tanpa mengabaikan kepentingan ekologis. Penurunan kualitas lingkungan, menurutnya, seharusnya tak terjadi jika memang fokus pada pertumbuhan ekonomi.
0 komentar:
Posting Komentar